Himbauan Etika Berkomunikasi dan Konsekuensi Hukumnya

Dalam rangka menjaga ketertiban, kenyamanan, serta etika komunikasi bersama, sekaligus melindungi kehormatan dan nama baik seluruh pihak yang terlibat, kami mengimbau kepada semua pihak untuk senantiasa bijak dalam berkomunikasi dan menyampaikan informasi.

Kami memahami bahwa dalam setiap proses dan dinamika yang terjadi, dapat muncul berbagai pendapat, kekhawatiran, maupun emosi. Hal tersebut adalah hal yang wajar.

Namun demikian, penyampaian pendapat tetap perlu dilakukan secara baik, proporsional, dan bertanggung jawab, agar tidak menimbulkan dampak yang merugikan pihak lain.

Untuk itu, kami mengajak seluruh pihak agar lebih berhati-hati dalam menyampaikan, membagikan, maupun mengunggah informasi melalui berbagai media, termasuk:

Langkah Tegas Penanganan atas Kelalaian Kewajiban Pembayaran

Dalam setiap hubungan perjanjian, hak dan kewajiban harus berjalan secara seimbang. Perusahaan memahami bahwa dalam perjalanannya dapat muncul berbagai kondisi, kendala, maupun perbedaan sudut pandang. Namun demikian, kewajiban pembayaran yang telah disepakati dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) tetap merupakan bagian yang harus dipenuhi.

Sebagai bentuk ketegasan sekaligus kepastian, Perusahaan perlu menyampaikan bahwa terhadap konsumen yang tetap tidak menyelesaikan kewajibannya secara patut, akan diberlakukan langkah-langkah penanganan sebagai berikut:

KEPUTUSAN MANAJEMEN KENANGA RESIDENCE

TENTANG

KEBIJAKAN PEMBATALAN, PEMUTUSAN PERJANJIAN, DAN PENGEMBALIAN DANA

MENIMBANG:

1. Bahwa setiap pembelian unit di Kenanga Residence dilakukan berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang sah dan mengikat secara hukum bagi masing-masing konsumen;
2. Bahwa PPJB bersifat individual dan berdiri sendiri, sehingga tidak dapat dikaitkan atau dibandingkan dengan kondisi konsumen lainnya;
3. Bahwa dalam pelaksanaannya terdapat kondisi dimana sebagian konsumen tidak menjalankan kewajiban pembayaran dalam jangka waktu yang signifikan;
4. Bahwa terdapat tindakan menunda atau menahan pembayaran yang dilakukan tanpa dasar yang sah atau tidak dapat dibenarkan berdasarkan ketentuan dalam perjanjian (PPJB);
5. Bahwa penahanan pembayaran tersebut, termasuk yang dikaitkan dengan permasalahan pihak tertentu (misalnya Amin), pada prinsipnya tidak menghapus kewajiban pembayaran sebagaimana diatur dalam perjanjian;
6. Bahwa keterlambatan pembayaran dalam jangka panjang menimbulkan kerugian nyata terhadap proyek, baik secara operasional, finansial, maupun keberlangsungan pengelolaan;
7. Bahwa diperlukan kebijakan yang jelas, tegas, dan berkeadilan dalam mengatur pembatalan, pemutusan perjanjian, serta pengembalian dana;