Perlu kami sampaikan bahwa proses pengurusan sertifikat tanah pada dasarnya diawali dari tahapan administrasi di tingkat kelurahan, yang meliputi antara lain:
- Surat Keterangan Penguasaan Fisik Tanah (Sporadik)
- Surat Keterangan Riwayat Tanah
- Surat Keterangan Tidak Sengketa
Tahapan-tahapan tersebut merupakan proses administratif awal yang menjadi dasar untuk pengajuan sertifikasi tanah ke instansi pertanahan.
Namun dalam praktiknya, terdapat beberapa hal yang selama ini kerap dijadikan alasan penghambat, yang perlu kami luruskan sebagai berikut:
1. Terkait Persoalan Pembayaran Lahan
Bahwa selama ini seringkali disampaikan bahwa masih adanya persoalan pembayaran lahan dijadikan alasan untuk menunda proses administrasi di kelurahan.
Perlu ditegaskan bahwa:
- Proses sertifikasi tanah tetap akan diajukan atas nama pemilik tanah yang sah saat ini, bukan atas nama pihak lain.
- Dengan demikian, tidak ada perubahan kepemilikan dalam tahap ini, melainkan hanya peningkatan status hak atas tanah menjadi sertifikat (SHM).
- Justru dengan terbitnya sertifikat, posisi pemilik tanah menjadi lebih kuat secara hukum dan memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi.
Oleh karena itu, persoalan pembayaran lahan tidak relevan untuk dijadikan dasar penundaan proses administrasi, karena tidak merugikan pihak pemilik tanah, bahkan justru memberikan manfaat langsung kepada pemilik tanah.
2. Terkait Persoalan Perizinan
Adapun alasan lain yang sering dikaitkan adalah persoalan perizinan.
Perlu kami jelaskan bahwa:
- Proses pendaftaran hak atas tanah (sertifikasi) merupakan ranah administrasi pertanahan, yang berbeda dengan proses perizinan pembangunan.
- Sporadik sendiri merupakan bukti penguasaan fisik atas tanah, bukan izin pembangunan.
- Berdasarkan berbagai referensi dan praktik administrasi pertanahan, tidak terdapat keterkaitan langsung antara pengurusan sertifikat dengan kelengkapan perizinan bangunan.
Dengan demikian, menjadikan perizinan sebagai alasan untuk menunda proses sporadik dan administrasi awal sertifikasi tidak memiliki dasar yang relevan secara administratif.
3. Prinsip Dasar Pengurusan Sertifikat Tanah
Perlu dipahami bahwa:
- Sertifikasi tanah adalah bentuk penertiban administrasi dan kepastian hukum atas hak tanah.
- Negara melalui sistem pertanahan justru mendorong agar tanah-tanah yang sudah dikuasai secara fisik dapat terdaftar dan memiliki kepastian hukum melalui sertifikat.
- Selama persyaratan administrasi dasar dapat dipenuhi, maka proses tersebut seharusnya dapat berjalan.
4. Dampak Positif Apabila Proses Tetap Dilanjutkan
Apabila proses administrasi ini dapat berjalan dengan baik, maka manfaat yang akan diperoleh antara lain:
- Memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah
- Meningkatkan nilai aset tanah secara signifikan
- Menghindari potensi sengketa di kemudian hari
- Mempercepat tahapan lanjutan hingga proses penerbitan sertifikat (SHM)
Penutup
Dengan penjelasan ini, kami berharap seluruh pihak dapat melihat bahwa proses pengurusan sertifikat tanah pada dasarnya adalah upaya untuk menghadirkan kepastian hukum, rasa aman, dan nilai yang lebih baik bagi semua pihak, bukan untuk merugikan siapapun.
Kami juga memahami bahwa dalam perjalanan ini, tidak semua proses terasa mudah. Ada pertanyaan, ada kekhawatiran, bahkan mungkin ada rasa lelah yang dirasakan bersama.
Hal tersebut sangat kami pahami.
Namun di sisi lain, kami juga ingin menyampaikan dengan jujur dan terbuka, bahwa kami berada di posisi yang sama—bahkan mungkin lebih terdampak secara langsung. Setiap waktu yang berjalan berarti biaya yang terus kami tanggung, tenaga yang terus kami keluarkan, serta tanggung jawab yang terus kami jaga.
Sehingga secara sederhana, tidak ada alasan bagi kami untuk menunda atau tidak serius menjalankan proses ini. Justru kami memiliki kepentingan yang besar agar proses ini dapat segera selesai dengan baik dan secepat mungkin.
Dalam pelaksanaannya, memang terdapat berbagai dinamika di lapangan, termasuk perbedaan pandangan atau interpretasi dalam proses administrasi yang terkadang membuat langkah menjadi tidak secepat yang diharapkan. Kami berusaha menyikapi hal tersebut dengan tetap mengedepankan komunikasi, kehati-hatian, dan upaya penyelesaian yang terbaik.
Kami percaya, bahwa dengan saling memahami posisi masing-masing, menjaga komunikasi yang baik, serta sama-sama menjalankan kewajiban dengan penuh tanggung jawab, proses ini akan dapat berjalan menuju hasil yang kita harapkan bersama.
Pada akhirnya, ini bukan hanya tentang proses administrasi, tetapi tentang kepercayaan, komitmen, dan perjalanan bersama yang sedang kita jalani.
Kami tetap berkomitmen untuk terus melangkah, dengan itikad baik dan tanggung jawab, serta berharap seluruh pihak dapat berjalan bersama dalam semangat yang sama.