Klarifikasi Resmi Terkait Rekaman Audio yang Beredar dari Forum Pertemuan di Kecamatan

KLARIFIKASI RESMI

1. Rekaman tersebut merupakan bagian dari forum terbatas yang melibatkan pihak kecamatan, kelurahan dan para pihak terkait, sehingga pada dasarnya bukan untuk konsumsi publik.
2. Perlu kami luruskan bahwa forum tersebut sejak awal memang merupakan forum internal yang telah disepakati hanya melibatkan pihak Agus, Amin, dan Yanti, serta tidak diwakilkan oleh kuasa hukum/pengacara.
3. Bahkan kehadiran kami (Taufik) dalam forum tersebut memang tidak direncanakan sejak awal, sehingga ketidakhadiran kami bukan karena tidak kooperatif, melainkan karena memang bukan bagian dari pihak yang dijadwalkan hadir dalam forum tersebut.
4. Bahwa apabila salah satu pihak hadir dengan pendampingan kuasa hukum/pengacara, maka secara wajar pihak lainnya (dalam hal ini Agus dan Yanti) juga memiliki hak yang sama untuk didampingin pengacara. Namun demikian, forum tersebut sejak awal telah disepakati sebagai forum internal tanpa pendampingan pengacara. Dalam pelaksanaannya, Agus dan Yanti tetap hadir secara langsung tanpa didampingi pengacara, sesuai dengan kesepakatan tersebut. 
5. Bahwa sangat disayangkan dalam pelaksanaannya pihak Amin justru tidak hadir secara langsung, dan yang hadir adalah kuasa hukum/pengacaranya, sehingga kondisi forum tidak sepenuhnya sesuai dengan kesepakatan awal.
6. Bahwa isi rekaman yang beredar tidak menggambarkan keseluruhan pembahasan secara utuh, dan sangat berpotensi menimbulkan kesalahpahaman apabila hanya didengar sebagian atau dalam potongan-potongan tertentu. 
7. Perlu kami tegaskan bahwa rekaman tersebut bukan merupakan pernyataan resmi, baik dari pihak pemerintah maupun dari kami sebagai pengembang. 
8. Penyebaran rekaman tanpa izin dari pihak-pihak yang hadir dalam forum tersebut, termasuk pihak kelurahan dan kecamatan, merupakan tindakan yang tidak tepat dan berpotensi menimbulkan dampak yang merugikan banyak pihak. 
9. Kami memahami bahwa dalam setiap dinamika proyek, terdapat berbagai pandangan, masukan, bahkan kritik dari berbagai pihak, termasuk dari pemerintah. Hal tersebut adalah bagian dari proses diskusi dan bukan merupakan kesimpulan akhir maupun keputusan resmi.
10. Proses legalitas dan penyelesaian yang sedang berjalan tetap mengikuti tahapan administratif yang berlaku, dan tidak ditentukan oleh satu pernyataan dalam forum tertentu. 

1. Mengutamakan prinsip tabayyun (klarifikasi), yaitu tidak langsung menerima atau menyimpulkan informasi hanya dari satu sisi, terlebih dari sumber yang tidak utuh.
2. Memberikan ruang kepada kami untuk menyampaikan penjelasan secara lengkap sebelum mengambil kesimpulan terlalu cepat, agar Bapak/Ibu mendapatkan gambaran yang lebih menyeluruh dan tidak menimbulkan persepsi yang keliru.
3. Menyikapi setiap informasi dengan kehati-hatian dan bijaksana, agar tidak terbawa pada kekhawatiran yang sebenarnya bisa diluruskan melalui komunikasi yang baik.